Lengkap & Terbaru: Rangkuman Polemik Perubahan Nama Jawa Barat Menjadi Tatar Sunda (2020–2026)

Ringkasan Eksekutif Terkini

DPRD Jawa Barat telah memberikan lampu hijau terhadap usulan perubahan nama provinsi dari “Jawa Barat” menjadi “Tatar Sunda” atau “Provinsi Sunda” pada awal Juli 2026. Meskipun persetujuan legislatif daerah telah diberikan, proses pergantian nama masih memerlukan tahapan hukum dan proses legislasi tingkat pusat, termasuk revisi undang-undang di DPR RI dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Wacana ini pertama kali digulirkan secara masif pada Kongres Sunda (12 Oktober 2020) dengan tujuan mengembalikan identitas pelestarian budaya serta akar sejarah dan latar belakang wilayah tersebut. Sebagai langkah awal pengakuan entitas budaya, Pemprov Jabar secara resmi menetapkan tanggal 18 Mei sebagai “Hari Tatar Sunda” melalui Pergub Jabar No. 13 Tahun 2026.

Kronik Digital: Timeline Peristiwa Perubahan Nama Jawa Barat

• 12 Oktober 2020: Sejumlah tokoh masyarakat dan budayawan secara resmi mengajukan usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda/Provinsi Sunda dalam Kongres Sunda, sebagai titik awal wacana modern.
• 14 Oktober 2020: Gubernur Jawa Barat saat itu (Ridwan Kamil) menanggapi usulan pergantian nama dengan menekankan perlunya kajian komprehensif dari aspek sosiologis, sejarah, dan kesepakatan seluruh elemen masyarakat.
• 3 Mei 2026: Pemprov Jabar secara resmi mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 13 Tahun 2026 yang menetapkan tanggal 18 Mei sebagai “Hari Tatar Sunda”. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat akar sejarah tanpa langsung mengubah nomenklatur administratif provinsi.
• 16–18 Mei 2026: Bertepatan dengan peringatan perdana Hari Tatar Sunda, isu perubahan nama provinsi kembali mencuat ke permukaan secara masif di berbagai media.
• 2–4 Juli 2026: DPRD Jawa Barat memberikan lampu hijau (persetujuan awal) untuk memproses usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, membuka babak baru dalam proses tata negara.

Konsekuensi dan Tantangan Administratif

Perubahan nama provinsi bukan sekadar transformasi budaya, melainkan proses hukum tata negara yang kompleks. Jika lampu hijau dari DPRD Jawa Barat berlanjut ke tahap implementasi, terdapat sejumlah dampak dan konsekuensi administratif yang harus dihadapi meliputi:

1. Persetujuan Tingkat Pusat: Membutuhkan pembahasan di DPR RI dan Kemendagri untuk merevisi Undang-Undang pembentukan wilayah terkait.
2. Penyesuaian Data Kependudukan: Perubahan massal pada sistem KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen sipil penduduk.
3. Anggaran Transisi: Biaya penyesuaian logo, sistem birokrasi, dan administrasi dari tingkat desa hingga provinsi.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: Apakah nama Provinsi Jawa Barat sudah resmi diubah menjadi Tatar Sunda?
A: Belum. Hingga Juli 2026, usulan tersebut baru mendapat lampu hijau dari DPRD Jawa Barat. Proses pengesahan secara administratif masih membutuhkan persetujuan pemerintah pusat dan DPR RI.

Q: Mengapa ada usulan mengganti nama menjadi Tatar Sunda?
A: Usulan ini didorong oleh sejumlah tokoh masyarakat dan budayawan untuk melestarikan kekayaan budaya Sunda serta mengembalikan identitas wilayah tersebut yang secara kultural dan historis dikenal sebagai Tatar Sunda (Pasundan).

Q: Kapan Hari Tatar Sunda diperingati secara resmi?
A: Hari Tatar Sunda diperingati setiap tanggal 18 Mei. Peringatan ini ditetapkan secara resmi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2026.