Update Proses Legislasi Perubahan Nama Provinsi Sunda

Lampu Hijau dari DPRD Jawa Barat

Setelah melalui berbagai dinamika dan dorongan aspirasi publik pasca peringatan Hari Tatar Sunda, DPRD Provinsi Jawa Barat secara resmi memberikan persetujuan awal (lampu hijau) terhadap usulan perubahan nama provinsi. Keputusan politik di tingkat daerah ini menjadi batu loncatan krusial, mengubah status wacana dari sekadar diskursus budaya menjadi agenda formal ketatanegaraan.

Tahapan Hukum Tata Negara Tingkat Pusat

Meskipun telah mendapat restu dari legislatif daerah, pengesahan perubahan nama tidak bisa diputuskan secara mutlak di tingkat provinsi. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, proses ini masih harus melewati tahapan krusial di tingkat pusat, yang meliputi:

• Kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi komprehensif terkait urgensi, kelayakan administratif, dan dampak stabilitas nasional.
• Pembahasan di DPR RI: Pembentukan atau perubahan nama sebuah provinsi harus diikat dengan payung hukum berupa Undang-Undang (UU). Oleh karena itu, usulan ini wajib masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dikaji dan disahkan oleh anggota DPR RI bersama instansi terkait.

Dinamika Fraksi dan Peta Politik

Di dalam proses legislasi, persetujuan ini tidak lepas dari berbagai catatan strategis. Mayoritas fraksi di DPRD Jawa Barat memberikan dukungan dengan landasan pelestarian identitas sejarah (Pasundan). Namun, beberapa fraksi juga memberikan catatan kritis yang menuntut agar Pemerintah Provinsi menyiapkan cetak biru (blueprint) mitigasi risiko, terutama terkait estimasi anggaran transisi dan potensi kerumitan birokrasi yang akan membebani masyarakat jika regulasi ini resmi diketok palu oleh pusat.