Pengertian Kebakaran Hutan dan Lahan

Karhutla adalah akronim dari kebakaran hutan dan lahan, yaitu peristiwa menjalarnya api secara bebas di kawasan hutan maupun lahan di luar hutan sehingga membakar vegetasi, serasah, dan lapisan gambut.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 menempatkan peristiwa ini sebagai sumber kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang wajib dikendalikan negara.

Dua karakter membedakannya dari kebakaran biasa:

• Bahan bakar alami. Api menyebar mengikuti ranting kering, semak, serasah, dan gambut.
• Jangkauan asap. Kabut asap berpindah lintas kabupaten bahkan lintas negara, sehingga dampaknya melampaui titik awal kebakaran.

Lahan gambut memperumit persoalan ini. Bara di bawah permukaan gambut membakar diam-diam selama berminggu-minggu, bertahan meski permukaan tanah tampak padam, lalu muncul kembali di titik lain.

Skalanya pun tidak kecil. Catatan pemerintah menunjukkan 9,75 juta hektare hutan dan lahan terbakar pada 1998, disusul 2,61 juta hektare pada 2015 dan 1,59 juta hektare pada 2019.

Apakah Karhutla Termasuk Bencana Alam atau Bencana Nonalam?

Pertanyaan tentang status karhutla paling sering muncul, dan jawabannya menuntut ketelitian. Penempatan yang keliru berdampak langsung pada siapa yang menanggung tanggung jawab hukum.

Posisi Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Klasifikasi Undang-Undang

Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana membagi bencana menjadi tiga kelompok, dan peristiwa ini tidak muncul dalam contoh bencana alam mana pun.

Undang-undang justru merumuskan bencana secara luas — mencakup faktor alam, nonalam, dan faktor manusia. Karena itu, negara tetap wajib menanganinya tanpa harus melabelinya “alam”.

Bukti dari Sisi Penyebab Kebakaran

Riset Bank Dunia dalam laporan The Cost of Fire menyimpulkan bahwa karhutla di Indonesia berakar pada perbuatan manusia, karena api dianggap cara termurah membuka lahan.

Aparat penegak hukum pun menyegel puluhan konsesi perusahaan setiap musim kemarau. Fakta tersebut menegaskan dominasi unsur kesengajaan.

Kesimpulan Status Bencana

Sebutan paling akurat untuk karhutla adalah bencana antropogenik dengan pemicu hidrometeorologi. Alam menyediakan bahan bakar dan cuaca kering; manusia menyalakan sumbunya.

Menyebutnya murni “bencana alam” berisiko menghapus tanggung jawab hukum pelaku pembakaran. Pemerintah pun konsisten menempuh jalur pidana, bukan sekadar tanggap darurat.

Status ganda tersebut menjelaskan mengapa penanganannya berjalan di dua jalur sekaligus: operasi kedaruratan untuk memadamkan api, serta penyidikan untuk memburu pihak yang menyulutnya.

Penyebab Karhutla di Indonesia

Penyebab karhutla terbagi dua: perbuatan manusia yang mendominasi, serta kondisi alam yang memperbesar peluang api menjalar.

Faktor Manusia sebagai Pemicu Utama Kebakaran Hutan

Mayoritas kasus karhutla bermula dari keputusan sadar, bukan kebetulan:

• Pembukaan lahan dengan cara membakar oleh perkebunan dan pertanian, karena biayanya jauh lebih murah dibanding pengolahan mekanis.
• Konflik lahan dan perambahan, ketika pihak tertentu membakar untuk menguasai atau menegaskan klaim atas suatu areal.
• Kelalaian, mulai dari puntung rokok, api unggun yang tidak padam, hingga flare wisatawan.
• Kanalisasi gambut yang mengeringkan lahan basah, mengubah rawa penyimpan air menjadi tumpukan bahan bakar.

Faktor Alam yang Memperbesar Risiko Kebakaran Lahan

Cuaca tidak menyulut karhutla, tetapi menyiapkan panggungnya:

• El Niño dan Indian Ocean Dipole positif memperpanjang kemarau serta menurunkan curah hujan drastis.
• Suhu ekstrem dan kelembapan rendah mempercepat pengeringan serasah.
• Angin kencang menerbangkan bara ke areal baru.
• Sambaran petir sesekali memicu titik api, meski porsinya sangat kecil di Indonesia.

Kombinasi keduanya menghasilkan pola berulang: kemarau tiba, muka air gambut turun, pembakaran lahan dimulai, lalu api lepas kendali.

Dampak Karhutla bagi Kesehatan, Ekonomi, dan Lingkungan

Dampak karhutla menjalar ke banyak sektor sekaligus, dan biayanya jauh melampaui nilai lahan yang terbakar.

Dampak Kabut Asap terhadap Kesehatan Warga

Asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 yang menembus paru-paru hingga aliran darah. Sepanjang 2019 saja, lebih dari 900 ribu warga mengalami gangguan pernapasan.

Balita, lansia, ibu hamil, dan penderita asma menanggung risiko tertinggi. Sekolah meliburkan siswa, sedangkan rumah sakit daerah rawan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut selama musim kering.

Kerugian Ekonomi Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan

Bank Dunia menaksir kerugian krisis karhutla 2015 mencapai US$16,1 miliar atau sekitar Rp221 triliun. Untuk 2019, angkanya berada di kisaran US$5,2 miliar atau Rp72,9 triliun, setara 0,5 persen PDB nasional.

Penerbangan lumpuh, pelabuhan terganggu, sekolah libur, dan produktivitas pekerja anjlok.

Dampak Kebakaran Gambut pada Lingkungan dan Iklim

Karhutla di lahan gambut melepaskan karbon yang tersimpan ribuan tahun, sehingga emisinya berlipat dibanding kebakaran tanah mineral. Sekitar 44 persen areal terbakar pada 2019 berada di gambut.

Habitat orangutan, harimau, dan burung endemik menyusut. Kesuburan tanah menurun, sementara risiko banjir meningkat pasca-kebakaran.

Dampak Sosial dan Diplomatik Kabut Asap

Kabut asap karhutla menyeberang ke Malaysia, Singapura, dan Brunei, memicu ketegangan diplomatik di kawasan ASEAN.

Reputasi komoditas ekspor Indonesia, terutama kelapa sawit, ikut tertekan di pasar global.

Undang-Undang yang Mengatur Karhutla

Sedikitnya lima undang-undang menjerat pelaku karhutla, ditambah sejumlah peraturan pemerintah dan aturan teknis kementerian.

Pengecualian Kearifan Lokal dalam Aturan Pembakaran Lahan

Pasal 69 ayat (2) UU PPLH memberi pengecualian terbatas bagi masyarakat yang membuka lahan dengan membakar sesuai kearifan lokal. Batasnya 2 hektare per kepala keluarga untuk tanaman varietas lokal, disertai kewajiban membuat sekat bakar.

Di luar syarat itu, pembakaran tetap tergolong tindak pidana.

Tanggung Jawab Mutlak Korporasi Pemegang Konsesi

Pasal 88 UU PPLH menerapkan asas strict liability pada kasus karhutla. Perusahaan pemegang konsesi menanggung ganti rugi atas kebakaran di arealnya tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Prinsip tersebut menjadi dasar kemenangan negara dalam sejumlah gugatan perdata bernilai triliunan rupiah.

Lembaga yang Berwenang Menangani Karhutla

Penanganan karhutla melibatkan banyak instansi. Sejak 2024, Presiden memisahkan kembali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua lembaga, sehingga peta kewenangannya berubah.

Instansi Pusat dan Perannya

Tujuh institusi memegang peran kunci dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara nasional:

• Kementerian Kehutanan — memegang kendali teknis melalui Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, dan brigade Manggala Agni di lapangan.
• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup — mengawasi aspek pencemaran udara dan perizinan lingkungan.
• BNPB — mengoordinasikan operasi darurat, dukungan helikopter water bombing, serta dana siap pakai.
• BMKG — merilis prakiraan cuaca, indeks kekeringan, dan sebaran titik panas (hotspot) dari satelit.
• BRGM — memulihkan gambut dan mangrove melalui pembasahan kembali (rewetting) serta penanaman ulang.
• TNI dan Polri — menerjunkan personel pemadaman sekaligus menindak pelaku pembakaran.
• Kemenko Polkam — menjalankan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla lintas kementerian.

Kewenangan di Tingkat Daerah

Gubernur, bupati, dan wali kota menetapkan status siaga atau tanggap darurat karhutla di wilayahnya.

BPBD memimpin posko dan satuan tugas gabungan, sementara Dinas Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup provinsi menjalankan pengawasan lapangan.

Peran Pemegang Izin dan Masyarakat

Perusahaan HTI, HPH, dan perkebunan wajib menyiapkan perangkat pengendalian karhutla berupa regu pemadam, menara pantau, embung, serta peralatan sesuai PermenLHK P.32/2016.

Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi ujung tombak deteksi dini di desa-desa rawan.

Cara Mencegah dan Melaporkan Karhutla

Mencegah karhutla menghemat biaya jauh lebih besar dibanding memadamkannya. Enam langkah berikut layak dijalankan sebelum puncak kemarau:

1. Hentikan pembakaran untuk membuka lahan. Gunakan alat mekanis, dekomposer, atau metode tanpa bakar.
2. Jaga tinggi muka air gambut melalui sekat kanal dan sumur bor agar lapisan gambut tetap basah.
3. Pantau titik panas lewat platform SiPongi milik Kementerian Kehutanan dan informasi hotspot BMKG.
4. Bangun sekat bakar serta embung air di sekitar areal produksi.
5. Aktifkan patroli terpadu yang menggabungkan aparat, perusahaan, dan MPA.
6. Laporkan titik api secepatnya ke call center 112, kantor BPBD setempat, Daops Manggala Agni terdekat, atau kepala desa.

Kecepatan lapor pada jam-jam pertama menentukan keberhasilan pemadaman. Api yang masih berukuran beberapa meter persegi bisa dipadamkan regu desa, sementara api yang dibiarkan setengah hari kerap menuntut helikopter dan ratusan personel.

Kesimpulan

Karhutla berdiri di persimpangan antara bencana, kejahatan lingkungan, dan kegagalan tata kelola lahan. Menempatkannya semata sebagai musibah alam mengaburkan tanggung jawab hukum yang sudah dirumuskan tegas dalam lima undang-undang sekaligus.

Pemulihan gambut, penegakan hukum terhadap korporasi, serta peran aktif masyarakat desa menjadi tiga pilar yang menentukan apakah kabut asap tahunan berhenti menjadi rutinitas nasional.